BLOG | VIDA DIGITAL IDENTITY

Risiko Penggunaan Foto KTP di WhatsApp pada Era UU PDP

Written by VIDA | 18 Nov 2026 23.45.01

Berapa banyak bisnis yang meminta foto KTP melalui WhatsApp sebagai bukti identitas? Cara ini cukup umum, terutama bagi usaha rental kendaraan yang perlu memeriksa calon penyewa sebelum menyerahkan kendaraan. Prosesnya praktis karena pelanggan tidak perlu datang langsung dan dokumen dapat diterima dalam hitungan menit.

 

Namun, setelah foto KTP masuk ke percakapan, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan. Di mana dokumen tersebut disimpan? Siapa yang dapat melihatnya? Apakah foto KTP masih diperlukan setelah transaksi selesai?

 

Pertanyaan ini semakin relevan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Mengumpulkan identitas pelanggan bukan sekadar urusan administrasi. Bisnis juga perlu memastikan bahwa data yang diterima memiliki tujuan penggunaan yang jelas dan dikelola secara bertanggung jawab.

 

Baca Juga: Penipuan KTP Digital: Risiko Data KTP Digunakan Tanpa Sadar

 

Foto KTP dan Tanggung Jawab Bisnis atas Data Pribadi

UU PDP adalah undang-undang yang mengatur pelindungan data pribadi, termasuk hak individu atas datanya serta kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data. Dalam konteks bisnis, aturan ini relevan ketika perusahaan mengumpulkan informasi pelanggan untuk keperluan transaksi, pendaftaran, atau verifikasi identitas.

 

KTP memuat informasi yang dapat digunakan untuk mengenali seseorang. Karena itu, foto KTP yang dikumpulkan bisnis termasuk data pribadi yang perlu dilindungi.

 

Pemrosesan data pribadi juga tidak berhenti pada saat dokumen diterima. Kegiatan seperti menyimpan, menggunakan, membagikan, hingga menghapus data termasuk dalam rangkaian pemrosesan yang diatur oleh UU PDP.

 

Bayangkan sebuah usaha rental yang meminta calon penyewa mengirimkan foto KTP melalui platform chat. Staf menerima dokumen tersebut, lalu meneruskannya ke grup internal agar dapat diperiksa oleh tim lain. Setelah kendaraan dikembalikan, foto KTP masih tersimpan di beberapa ponsel dan percakapan.

 

Dalam situasi seperti ini, bisnis perlu memastikan apakah akses terhadap dokumen sudah dibatasi, apakah penyimpanannya masih diperlukan, dan apakah data digunakan sesuai tujuan awalnya.

 

Perlu dipahami bahwa meminta foto KTP melalui WhatsApp tidak otomatis melanggar UU PDP. Semua bergantung pada cara data diproses, dasar dan tujuan pemrosesannya, serta pemenuhan kewajiban pelindungan data yang berlaku.

Apa Risiko Jika Data KTP Tidak Dikelola dengan Benar?

Pengelolaan data KTP yang kurang tepat dapat menimbulkan beberapa risiko bagi bisnis, mulai dari keamanan informasi hingga konsekuensi hukum.

1. Kebocoran dan Penyalahgunaan Data

Dokumen identitas yang tersebar di percakapan, perangkat pribadi, atau folder dengan akses terbuka lebih sulit dikendalikan. Bisnis juga dapat kehilangan jejak mengenai siapa yang memiliki salinan dokumen dan bagaimana data tersebut digunakan.

2. Sanksi UU PDP

Sanksi UU PDP bergantung pada jenis perbuatan dan ketentuan yang dilanggar. Untuk pelanggaran tertentu, undang-undang ini mengatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan, penghapusan atau pemusnahan data, dan denda administratif yang dapat mencapai 2% dari pendapatan atau penerimaan tahunan sesuai variabel pelanggaran.

 

Ketentuan tersebut bukan berarti setiap bisnis yang meminta foto KTP melalui WhatsApp otomatis dikenai sanksi. Namun, bisnis tetap perlu mengevaluasi proses pengelolaan data agar risiko pelanggaran dapat diminimalkan.

3. Menurunnya Kepercayaan Pelanggan

Pelanggan perlu mengetahui mengapa data identitas mereka dikumpulkan dan bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika bisnis tidak dapat menjelaskannya dengan baik, pelanggan dapat mempertanyakan cara perusahaan menjaga informasi mereka.

Menata Ulang Proses Digital Onboarding

Perubahan dapat dimulai dengan memeriksa informasi yang benar-benar diperlukan saat onboarding pelanggan. Jika bisnis membutuhkan identitas untuk keperluan tertentu, tujuan pengumpulan dan dasar pemrosesannya perlu ditentukan sejak awal.

 

Berikutnya, bisnis perlu menetapkan aturan tentang penyimpanan dan akses. Dokumen identitas sebaiknya tidak tersebar tanpa kendali di perangkat atau percakapan pribadi staf. Akses perlu dibatasi sesuai kebutuhan pekerjaan, sementara masa penyimpanan dan prosedur penghapusan harus ditentukan.

 

Proses verifikasi juga harus dievaluasi. Mengumpulkan foto KTP belum tentu cukup untuk memastikan bahwa dokumen tersebut asli atau orang yang menggunakannya adalah pemilik identitas yang bersangkutan.

 

Digital onboarding dapat membantu bisnis menata proses tersebut secara lebih terstruktur. Dengan alur digital yang tepat, bisnis dapat mengurangi ketergantungan pada pertukaran dokumen secara manual, mengatur akses terhadap informasi, dan memantau status verifikasi melalui sistem yang lebih terpusat.

 

Baca Juga: Digital Onboarding: Pengertian, Manfaat, dan Cara Implementasi

 

VIDA memperkenalkan VerifyNow, solusi verifikasi identitas digital berbasis link yang memungkinkan pelanggan menyelesaikan pemeriksaan melalui browser ponsel tanpa perlu mengunduh aplikasi. Bisnis juga dapat memantau hasil verifikasi melalui dashboard.

 

Pendekatan ini memberi alternatif bagi bisnis yang ingin menata proses verifikasi tanpa terlalu bergantung pada pengiriman dokumen secara manual di setiap tahap.

 

Pada akhirnya, pelindungan data pribadi perlu menjadi bagian dari cara bisnis menjalankan operasionalnya. Dengan proses onboarding yang lebih terencana, bisnis dapat memenuhi kebutuhan verifikasi identitas sekaligus mengelola data pelanggan secara lebih bertanggung jawab.