Pajak adalah kewajiban yang harus kamu bayarkan kepada negara, baik sebagai individu maupun pemilik usaha. Di Indonesia, pajak dibagi dalam dua kategori, yaitu pajak pusat, yang dikelola oleh pemerintah pusat, dan pajak daerah, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhannya.
Contoh pajak pusat yang banyak dikenal adalah Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas pendapatan, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang harus kamu bayarkan setiap kali membeli barang atau menggunakan jasa tertentu. PPN adalah regulasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga setiap transaksi yang dikenakan harus dilaporkan dan dibayarkan sesuai aturan.
Tarif PPN di Indonesia adalah 11%, sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, mulai 1 Januari 2025, tarif PPN menjadi 12% untuk barang dan jasa mewah. Beberapa kategori barang dan jasa juga memiliki tarif khusus atau bahkan bebas PPN, tergantung pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Pengertian PPN dan Dasar Hukumnya
PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan sebuah peraturan pajak di Indonesia yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa yang terjadi di Indonesia serta diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2009. Semua pihak yang bertransaksi dan memenuhi syarat wajib pajak, baik perusahaan atau individu, harus membayar PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai wajib pajak, kamu harus melaporkan dan membayar PPN sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dibeli. Pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan PPN dari konsumen dan menyalurkannya ke kas negara. Dengan kata lain, PPN adalah pajak yang dikenakan pada konsumen akhir dan disalurkan oleh pelaku usaha.
Fungsi dari Penerapan PPN
Penerapan PPN di Indonesia ternyata punya beberapa fungsi yang penting dalam perekonomian negara. Berikut adalah beberapa fungsinya:
Menambah Pendapatan Negara
Bisa dikatakan bahwa PPN adalah sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan, seperti infrastruktur dan fasilitas publik.
Mendorong Konsumsi yang Bijak
PPN membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang atau jasa yang dibeli, terutama barang mewah yang dikenakan tarif lebih tinggi, sehingga mendorong pola konsumsi yang dinilai lebih baik.
Meningkatkan Keadilan Pajak
PPN diterapkan secara merata kepada setiap transaksi, sehingga setiap lapisan masyarakat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil.
Menstabilkan Ekonomi Makro
Dengan menyesuaikan tarif PPN, pemerintah dapat mengontrol inflasi dan mengatur permintaan barang dan jasa untuk menjaga keseimbangan ekonomi.
Meningkatkan Daya Saing Industri Domestik
PPN memberikan kejelasan dalam perhitungan biaya produksi dan harga jual, yang membantu industri domestik bersaing di pasar global.
Objek Apa Saja Yang Terkena Pajak?
Menurut UU HPP serta ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak, objek PPN dapat dibagi berdasarkan tarif yang berlaku, yakni 11% dan 12%, tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenakan pajak.
Objek PPN yang Dikenakan Tarif 11%
- Barang konsumsi sehari-hari: Seperti makanan, pakaian, dan barang kebutuhan rumah tangga lainnya yang tidak termasuk dalam kategori barang mewah.
- Jasa profesional: Jasa konsultasi hukum, akuntansi, atau jasa yang ditawarkan oleh tenaga ahli lainnya.
- Barang dan jasa yang sifatnya mendasar: Transportasi umum, pendidikan, dan beberapa barang atau jasa penting lainnya yang dikategorikan sebagai kebutuhan dasar.
Objek PPN yang Dikenakan Tarif 12%
- Barang Mewah: Contohnya, mobil mewah, perhiasan, dan barang elektronik kelas atas yang harganya sangat tinggi.
- Jasa tertentu: Jasa yang terkait dengan barang mewah, misalnya, jasa pengiriman barang mewah atau perawatan barang mewah.
- Barang lain yang dikategorikan sebagai barang mewah berdasarkan kebijakan pemerintah: Seperti properti mewah, kapal pesiar, atau pesawat pribadi.
Setelah melihat arti PPN, dapat disimpulkan bahwa PPN adalah salah satu pendukung perekonomian negara. Prosesnya tentu melibatkan banyak pihak hingga dokumen-dokumen penting yang harus dikelola dengan aman. Maka dari itu, keaslian dan keabsahan dokumen perpajakan harus bisa dipastikan.
Dalam mekanisme pembayaran pajak, penggunaan dokumen digital semakin umum karena lebih praktis dan efisien. Namun, hal ini juga membuka celah risiko pemalsuan dokumen dan tanda tangan yang mengancam kredibilitas transaksi. Dokumen PPN yang disalahgunakan bisa mengakibatkan kebocoran data atau fraud dalam pelaporan pajak.
Untuk mengatasi hal tersebut, tanda tangan digital mulai diterapkan di berbagai sektor karena dilengkapi teknologi enkripsi dan verifikasi identitas yang kuat. Seperti VIDA Sign yang hadir sebagai solusi aman, mudah, dan sah untuk memastikan keabsahan dokumen perpajakan.
.jpg)
Memahami arti PPN memang diperlukan. Namun, mengetahui cara pengelolaan dan proteksi dokumen penting yang berkaitan dengan perpajakan juga tidak kalah penting. Percayakan kemudahan dan keamanan dokumen kamu dengan VIDA Sign.
