Kehadiran BPR, Koperasi, serta Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat diperlukan agar layanan perbankan lebih bisa menjangkau masyarakat yang belum terjangkau (unbanked) oleh perbankan di seluruh daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan kredit BPR senilai Rp 127,9 triliun sampai dengan November 2022 dan terus bertumbuh dari tahun sebelumnya yaitu Rp 115,6 triliun1. Seiring agenda OJK dan Pemerintah untuk mendorong tingkat inklusi keuangan hingga 90% pada 2024, kontribusi BPR/BPRS perlu terus didorong yang salah satunya dilakukan melalui transformasi digital. Melalui transformasi tersebut, transaksi perbankan melalui digital channel (mobile app dan internet) termasuk adopsi layanan identitas digital juga didorong untuk meningkatkan customer experience nasabah.

Managing Director VIDA, Adrian Anwar mengatakan ”Lembaga Keuangan Mikro seperti BPR memegang peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber permodalan bagi kalangan UMKM khususnya di daerah. Kami percaya dengan dilakukannya digitalisasi, kedepannya BPR dapat terus berkembang dan bersaing untuk memberikan layanan keuangan yang tidak hanya mudah diakses namun juga terjamin keamanannya. Dengan VIDA, masyarakat yang ingin mengajukan permodalan BPR, dapat langsung melakukannya proses registrasi secara daring, dimana saja dan kapan saja, karena proses verifikasi identitas dan tanda tangan kontrak bersama pihak perbankan dilakukan secara digital dan juga legal.”

Dalam sambutannya di acara MUNAS Indonesia Microfinance Expert Association (IMFEA) pada 10-11 Maret 2023 di Semarang, Ketua Umum IMFEA, Ahmad Subagyo mengungkapkan “Posisi BPR/BPRS dan LKM/LKMS sangatlah penting bagi keberlangsungan UMKM di Indonesia. Di tengah gencarnya digitalisasi bank umum, BPR dan lembaga keuangan mikro lainnya harus terus dapat beradaptasi mengikuti laju yang cepat ini. Salah satu hambatan yang signifikan adalah masih perlunya peningkatan literasi keuangan di masyarakat secara umum. Karena persoalan seperti inilah, kami mendorong hadirnya infrastruktur digital yang tidak hanya mampu memenuhi taraf keamanan, tetapi juga praktis digunakan terkhususnya bagi kalangan ekonomi kecil-menengah. Dengan begitu, akan muncul kepercayaan di kalangan nasabah dalam memanfaatkan sistem digital dalam administrasi di BPR dengan cepat, aman, dan mudah”.

Bermodalkan pengalaman sinergi dengan OpenBank+, VIDA juga melihat bahwa layanan BPR sangat menitikberatkan kepercayaan nasabah dan lebih dekat dengan masyarakat di daerah. Hal ini semakin relevan di tengah maraknya penipuan berbasis rekayasa sosial di era digital seperti penyalahgunaan identitas (identity fraud) yang dapat merugikan BPR. Dengan prinsip 4S (Speed, Scale, Secure, Social Impact), teknologi identitas digital VIDA dapat memudahkan BPR meningkatkan skala bisnisnya demi mendukung UMKM di daerah. Identitas digital VIDA yang juga mudah dan nyaman untuk digunakan pengguna kalangan UMKM untuk memaksimalkan segala potensi usahanya.

Kecanggihan dan keamanan teknologi sudah menjadi suatu keniscayaan global. Disisi lain, faktor kemudahan dan kenyamanan menjadi kunci agar adopsi teknologi semakin tinggi dan inklusif di berbagai lapisan masyarakat. Dalam acara yang sama, Head of Public Policy and Government Relation VIDA, Muhammad Irwan Setyawan menambahkan, “Identitas digital dari VIDA, baik VIDA Sign maupun VIDA Verify bertujuan untuk menjadi layanan inovasi berteknologi tinggi yang inklusif. Hal ini bertujuan untuk dapat memaksimalkan manfaatnya bagi berbagai kelompok, termasuk pelaku industri, pemerintah dan masyarakat. Sejalan dengan agenda Pemerintah, kami optimis layanan kami dapat mendukung transformasi digital di Indonesia dengan inisiatif kami yaitu “Tumbuh Tangguh”, sehingga pada akhirnya dapat membantu perkembangan bisnis UMKM dan mendorong inklusi keuangan, sehingga No One Left Behind.” tutup Irwan.